Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Sejatinya persoalan korupsi di Indonesia sudah menjadi laten dan membahayakan, ada banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mulai dari korupsi proyek hambalang, e-KTP hingga  korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Namun, yang sontak mengagetkan publik akhir-akhir ini adalah korupsi yang terjadi pada Badan usaha milik negara (BUMN) di bidang asuransi antara lain PT Asuransi JIWASRAYA (Persero) dan PT ASABRI (Persero) yang diduga merugikan negara sebesar triliunan rupiah serta korupsi bantuan sosial berupa bahan makanan pokok yang diduga dilakukan oleh Juliari P Batubara.

Korupsi di tubuh BUMN asuransi ini menjadi ramai dan menarik diperbincangkan, sebab dugaan korupsi ini muncul nyaris bersamaan. Belum lagi nasib para pemegang polis masih simpang siur dan belum jelas, baik bagi masyarakat umum, anggota POLRI, prajurit TNI dan ASN di lingkungan kementrian pertahanan dan POLRI. Belum lagi di tengah keseriusan kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19, publik dihebohkan dengan korupsi dana bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial yang diduga dilakukan secara terstruktur. Korupsi yang terjadi akhir-akhir ini jelas menambah cerita perjuangan melawan korupsi di negara kita tercinta ini meskipun lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) beserta segala bentuk instrumen hukum pemberantasan korupsi telah hadir.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur soal korupsi dalam keadaan bencana. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa “yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”. Melihat tragedi korupsi yang terjadi, tak heran jika kita semua bertanya apakah memang korupsi di tubuh BUMN asuransi serta dana bansos merupakan suatu kejahatan yang terstukrur, sistematis dan masif



Leave a Reply